Menurut Djoko, tanpa izin pun pemerintah bisa saja menempuh cara tersebut. "Tapi, apakah itu jadi opsi kita satu-satunya?," kata Djoko di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Rabu (13/4).
Ia menegaskan, pemerintah sangat mengutamakan proses penyelamatan 20 Anak Buah Kapal (ABK) yang kini disandera. Ia tidak ingin para ABK itu justru dibunuh karena kegegabahan pemerintah dalam membebaskan kapal beserta awaknya tersebut.
"Kemarin ada wawancara dari mantan korban yang pernah disandera. Disekelilingnya dipasangi bom. Jadi, kita harus melihat secara komprehensif mana yang paling baik bagi keselamatan mereka dulu," ujarnya.
"Selama opsi yang ini masih jalan dan ini sudah menuju ke titik yang akan kira-kira disepakati. Tapi, itu kan tidak mudah. Memerlukan waktu. Memang karena tempatnya bukan di Klender (Jakarta Timur). Tapi di Somalia sana," kata Djoko.
Ia menambahkan, pemilik kapal yakni PT Samudera Indonesia telah menyanggupi membayar harga tebusan. Namun, lanjut Djoko, mekanisme pembayarannya itu yang kini sedang dipersiapkan secara gampang.
"Tidak bisa sembarangan membawa (duit). Kepada siapa kita serahkan, kepada siapa kita berhubungan. Inilah yang harus dimatangkan," ujarnya tanpa memerinci jumlah tebusan tersebut.
Djoko mengatakan, pemerintah Indonesia tidak pernah berkomunikasi dengan pembajak. Komunikasi pemerintah selalu dilakukan kepada pemilik kapal. Adapun pemilik kapal yang kemudian berkomunikasi dengan pembajak.
"Kita itu maunya cepat selesai. Begitu juga pemilik apalagi keluarga. Kita cari solusi terbaiknya. Tetapi, cepat bukan berarti besok atau lusa," katanya.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menambahkan, pernyataan Pemerintah Somalia yang mengizinkan pengiriman pasukan pembebasan sandera tidak terlalu membantu Indonesia. Sebab, pemerintah Somalia memang tidak berkuasa penuh atas seluruh wilayahnya.
Ia menambahkan, operasi militer yang dilancarkan Indonesia justru bisa dimanfaatkan pemerintah setempat untuk melawan musuh-musuh politik mereka.
"Pemerintah Somalia bisa beri statement apa saja. Tapi adlah fakta bahwa mereka tidak menguasai negaranya sendiri. Nanti, kita malah membantu lawan-lawan politiknya seandainya kita lancarkan operasi militer," kata Faizasyah di Kompleks Istana Presiden.
Faizasyah menambahkan, pemerintah tidak berniat membayar tebusan karena pemerintah di mana pun tidak mau bernegosiasi dengan perompak. Kalau pun ada negosiasi, tidak dilakukan atas nama pemerintah walaupun difasilitasi.
"Pemerintah tetap berkomunikasi. Hanya saja komunikasi itu jangan dibuka dengan pihak-pihak lain yang bisa memberi akses kepada pembajak," tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentr jika artikel berita kami menurut Anda baik dan berguna!