Pengadilan Mesir, Sabtu (16/4), memerintahkan pembubaran partai politik yang dipimpin mantan Presiden Hosni Mubarak. Ini demi memenuhi tuntutan gerakan prodemokrasi yang telah mengakhiri pemerintah otoriter 30 tahunnya.
Pembubaran Partai Demokrat Nasional (NDP) kemungkinan akan meredakan lebih jauh para pemrotes untuk menghentikan demonstrasi baru setelah dewan militer yang kini menguasai Mesir awal pekan lalu memerintahkan Mubarak ditahan untuk diperiksa menyangkut tuduhan korupsi terhadapnya.
NDP menguasai politik Mesir sejak didirikan oleh orang yang digantikan Mubarak, Anwar Sadat, pada 1978. Banyak warga Mesir menganggap partai itu merupakan lambang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang membantu memicu protes dan memaksa Mubarak mundur Februari lalu.
"Tidaklah logis lembaga-lembaga rezim lama tetap dipertahankan, kini rezimnya sendiri telah jatuh," kata Pengadilan Tinggi Administrasi dalam sebuah pernyataan.
Pengadilan itu juga memerintahkan penyitaaan aset NDP dengan semua dananya dikembalikan kepada negara. Alasannya, uang itu sesungguhnya adalah uang rakyat.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentr jika artikel berita kami menurut Anda baik dan berguna!