BNI Komitmen Bantu Nelayan, Jika Tidak Harap Laporkan

Menteri Perikanan dan Kelautan, Fadel Muhammad, meminta Bank Negara Indonesia tetap komitmen untuk membantu modal usaha bagi masyarakat nelayan yang ada di daerah.

"Nelayan di Sulbar tak perlu ragu untuk mendapatkan modal usaha karena kami telah menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) 46, melalui hasil kerjasama dalam bidang percepatan penyaluran kredit investasi dan modal kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan," kata Fadel Muhammad kepada masyarakat nelayan saat berada di Mamuju, Jumat.

Menurutnya, BNI harus berkomitmen untuk mempercepat penyaluran kredit kepada masyarakat nelayan dan apabila ada pejabat BNI yang ada di daerah mengabaikan hasil komitmen yang telah terbangun maka masyarakat di Sulbar boleh malaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.

"Jika masyarakat nelayan tak mendapat perhatian dari BNI, silakan melayangkan SMS kepada diri saya atau melaporkan secara tertulis," kata Fadel.

Ia mengatakan, pejabat BNI yang nakal di daerah akan diminta untuk segera digantikan untuk dikembalikan ke Jakarta karena telah mengkhianati hasil kerjasama yang telah dibangun dengan Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo pada 20 September 2010 yang lalu di Jakarta.

Fadel Muhammad mengatakan, kerjasama dengan BNI ini dibangun karena selama ini pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menghadapi kendala modal usaha yang telah disiapkan 1,3 triliun lebih.

"Pertimbangan menggandeng BNI karena selama ini lembaga perbankan sulit memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil. Selama ini perbankan hanya membantu untuk membangun ruko-ruko maupun pengusaha menengah keatas," kata dia.

Ia mengatakan, potensi perikanan tangkap di Sulbar sangat menjanjikan tetapi masyarakatnya tidak berdaya walaupun pendapatannya diatas rata-rata.

Maka dari itu, pemerintah terus berpikir bagaimana rakyat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih optimal melalui program program yang langsung di rasakan rakyat.

Untuk itu, program lain yang dikembangkan saat ini adalah pengembangan minapedesaan dalam rangka membangun sebuah wilayah desa yang lebih baik.

Minapedesaan ini kata dia, cikal bakal akan lahirnya minapolitan yang mencakup pengembangan budidaya dan perikanan tangkap.

"Pengembangan minapedesaan ini harus kita kelompokkan berapa jumlah pembudidaya di desa termasuk pengolahan ikan dengan memberikan bantuan modal usaha,"jelasnya

Jumat, April 15, 2011 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Siap Ambil Saham Newmont

Jakarta - Pemerintah menyatakan siap mengambil jatah tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang dalam naungan Kementerian Keuangan.

"Masih ada permasalahan teknis yang memerlukan kesepakatan antara Newmont dengan PIP. Yang pasti kami sudah dalam tahap final," ujar Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto di Jakarta, Jumat.

Hadiyanto tidak menjelaskan secara rinci permasalahan teknis yang dimaksud, namun permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

"Tidak perlu di-disclose, tapi masih dibahas terus menerus. Ini kan pembelian saham atau kewajiban divestasi menurut kontrak karya yang memang peminatnya banyak, dan pemerintah ingin memastikan bahwa transaksi ini baik. Untuk kepentingan negara yang lebih besar," ujarnya.

Pemerintah memastikan bahwa komitmen mengambil saham Newmont ini dimaksudkan untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik serta mengawasi pelaksanaan kepemilikan usaha mineral tambang di Indonesia.

"Komitmen pemerintah pusat untuk masuk ke Newmont ini juga didorong oleh keinginan membangun good governance dan mengawasi lebih baik lagi pelaksanaan pengusahaan mineral di Indonesia," ujarnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga memastikan komitmen pemerintah dalam pembelian saham Newmont akan dilakukan dalam jangka waktu dekat.

"Saya mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan yang mengatakan dia sudah membuat dan menyampaikan surat kepada Menteri ESDM, bahwa (saham) akan dibeli oleh pemerintah melalui PIP," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak meminta pemerintah memperpanjang proses divestasi PT Newmont Nusa Tenggara yang dijadwalkan berakhir pada 18 April 2011.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Sulistyono, saat dihubungi di Jakarta, mengatakan, permintaan tersebut merupakan kesimpulan pertemuan Komisi VII dan XI DPR dengan gubernur dan tokoh masyarakat NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram.

"Kesimpulan pertemuan tadi adalah DPR mendukung daerah memiliki tujuh persen saham divestasi NNT," katanya yang ikut pula dalam pertemuan tersebut.

Saat ini, daerah melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB) yang merupakan perusahaan patungan PT Daerah Maju Bersama (DMB) dan PT Multicapital (Bakrie Group) menguasai 24 persen saham NNT.

Sisa saham NNT lainnya dimiliki PT Pukuafu Indah 17,8 persen, PT Indonesia Masbaga Investama 2,2 persen, dan pemegang saham asing NNT yakni Nusa Tenggara Partnership 56 persen.

Pemegang saham asing tersebut terdiri dari 31,5 persen saham milik Newmont Indonesia Limited dan 24,5 persen milik Nusa Tenggara Mining Corporation-Sumitomo.

Sesuai kontrak karya, pemegang saham asing mesti mendivestasikan kepemilikannya hingga tersisa 49 persen

Jumat, April 15, 2011 | 0 komentar | Read More

Hatta Harapkan Revitalisasi Dapat Dorong Lifting Minyak

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengharapkan revitalisasi ladang minyak dengan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dapat meningkatkan produksi lifting minyak yang diprediksi tahun ini tidak mencapai asumsi target sebesar 970.000 barel per hari.

"Memang salah satunya dengan EOR, kalau mau meningkatkan produksi minyak," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Menurut dia penerapan EOR dapat meningkatkan produksi lifting minyak selain mencari cadangan minyak baru dan mendorong optimalisasi produksi.

Namun, ia menjelaskan diperlukan waktu selama tiga tahun untuk melihat dampak dari penerapan EOR terhadap peningkatan produksi.

"Kalau melakukan EOR sekarang tidak bisa tiba-tiba hasilnya bisa dilihat segera, tapi butuh waktu. Karena, ada sumur yang harus direcovery sehingga produksinya dapat meningkat," ujarnya.

Dengan penggunaan metode ini, sekitar 30-60 persen atau lebih cadangan minyak asli dapat diekstrasi dibandingkan dengan 20-40 persen menggunakan metode produksi primer dan sekunder.

Berdasarkan data BP Migas sepanjang triwulan I tahun ini, pemerintah kehilangan lifting minyak sebanyak 22.500 barel per hari.

Sebagian besar pengurangan produksi tersebut disebabkan oleh penghentian produksi di ladang minyak sebesar 14.800 barel per hari dan sisanya sebesar 7.700 barel per hari diakibatkan oleh cuaca buruk.

"Yang ditolerir itu kalau kita hanya kehilangan 10.000 barel per hari. Sebab, kita kehilangan pendapatan cukup besar karena tidak bisa merasakan harga minyak yang tinggi," ujar Hatta.

Hatta mengharapkan pengunduran diri dua pejabat BP Migas tidak menganggu kinerja BP Migas keseluruhan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

"Saya belum mendapat laporan mengenai faktor apa yang menyebabkan mereka mundur. Tapi saya harapkan bahwa dengan mundurnya mereka itu tidak tambah mengganggu kinerja BP Migas," ujarnya.

Untuk itu, Hatta meminta agar Kementerian ESDM dan BP Migas tetap berupaya keras untuk mencegah kehilangan lifting minyak yang lebih besar lagi.

"Jadi saya masih minta kerja keras Kementerian ESDM dan BP Migas untuk mencapai target produksi," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Maret rata-rata produksi lifting minyak hanya mencapai 906.000 barel per hari, jauh dari target asumsi yang diharapkan dalam APBN 2011 sebesar 970.000 barel per hari.

Jumat, April 15, 2011 | 0 komentar | Read More

Pabrik Komatsu Jepang Kembali Berproduksi

Sebulan setelah musibah gempa dan tsunami, pabrik Komatsu di Jepang berupaya untuk melanjutkan produksi dan kembali beroperasi normal.

Bahkan, pabrik utama Komatsu saat ini sudah kembali berproduksi dalam waktu kurang dari sebulan. Selain itu, rekonstruksi fasilitas pelabuhan yang rusak seperti di Hitachi-Naka, dekat pabrik Ibaraki juga telah selesai.

"Kapal pertama diharapkan dapat berlabuh di pelabuhan Hitachi-Naka sekitar 20 April 2011," kata manajemen PT United Tractors Tbk dalam keterangan tertulis di Jakarta, akhir pekan ini. Komatsu adalah perusahaan pemasok alat-alat berat ke pasar Indonesia melalui United Tractors.

Untuk itu, laju produksi produk alat berat kelas menengah seperti dump truck berukuran 100 ton (HD785) dan dump truck (HM400) akan ditingkatkan secara bertahap.

Manajemen United Tractors mengatakan, pabrik Komatsu di Oyama juga telah melanjutkan operasi dan diharapkan dapat mengejar keterlambatan produksi pada akhir Mei 2011. Sementara itu, masalah kekurangan pasokan bahan bakar di pabrik Koriyama telah diselesaikan dan diharapkan dapat mengejar ketertinggalan produksi yang tertunda pada akhir Mei.

Selain itu, PT Komatsu Indonesia dan Komatsu India sudah meningkatkan kapasitas produksi mereka untuk beberapa model. Sebagai tambahan produksi, Komatsu Thailand saat ini sedang mengecek ulang kapasitas produksi untuk jangka menengah. Terutama terkait dengan ketersediaan komponen dari Jepang.

Sebelumnya, United Tractors menjamin pasokan alat berat merek Komatsu selama 2-3 bulan mendatang masih mencukupi.

"Prinsipal masih berkomitmen untuk memenuhi pasokan alat berat sesuai rencana tahun ini," kata Direktur United Tractors, Edhie Sarwono, kepada kami, belum lama ini.

Menurut Edhie, bencana gempa dan tsunami memang berpengaruh pada pengiriman alat berat ke Indonesia, terutama untuk jenis tertentu yang diproduksi di Jepang. "Tapi, pabrik Komatsu kan tidak hanya di Jepang, ada juga di Jerman, Thailand, dan Amerika," tuturnya.

Jumat, April 15, 2011 | 0 komentar | Read More

Mau Tau Kunci Utama Pertumbuhan Ekonomi?

JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan konektivitas antar wilayah yang berbasis pada pengembangan sarana infrastruktur merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi cepat harus didukung infrastruktur, kuncinya connectivity. Infrastruktur tak memadai akan membuat ekonomi bisa cepat 'panas' dan respon permintaan jadi terhambat," ujarnya dalam sambutannya pada 'Indonesia International
Infrastructure Conference and Exhibition' (IIICE) 2011 di Jakarta, Selasa (12/4).

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan birokrasi dengan merevisi peraturan dan regulasi serta mempercepat pengesahan UU Pengadaan Lahan. "Kami akan merevisi UU dan peraturan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Kami sadari banyak hambatan, kami akan melakukan perbaikan sistem pertanahan, memperkecil risiko harga tanah, land freezing, dan diharapkan tahun ini selesai sehingga ada kepastian agar tanah lebih berkeadilan," ujarnya.

Selain itu, partisipasi swasta domestik dan luar negeri sangat dibutuhkan karena keterbatasan pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur sebagai bagian dari rencana percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. "Karena kami mengalokasikan anggaran Rp 500 triliun dalam empat tahun ke depan dan ini kecil dibandingkan total yang kita butuhkan," ujarnya.

Ia mengharapkan acara konferensi dan eksibisi ini dapat menumbuhkan minat investor serta menghasilkan informasi timbal balik antara pemerintah, pemangku kepentingan dengan para peserta mengenai skema pembiayaan infrastruktur yang ideal dalam bentuk Public Private Partnership (PPP). "Jadi investor peminat bisa melihat bagaimana kita mengatasi hambatan dalam bidang regulasi yang dirasakan mengganggu pembangunan infrastruktur dan sharing view bagaimana program PPP itu kita laksanakan," ujarnya.

IIICE merupakan forum para pejabat pemerintah dengan sektor swasta dalam upaya bersama untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang didukung oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kadin menggandeng PT Infrastruktur Asia untuk penyelenggaraan acara ini selama empat tahun ke depan. IIICE 2011 dihadiri lebih dari 800 delegasi dengan 87 pembicara dan 13 moderator termasuk menteri, gubernur, CEO dan para pemimpin industri infrastruktur. Selain konferensi, IIICE juga diisi anjungan-anjungan perusahaan-perusahaan infrastruktur dan pendukungnya.

Rabu, April 13, 2011 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Sudah Empat Kali Terbitkan Sukuk Dana Haji

JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan sukuk. Setelah menerbitkan sukuk ritel, kini pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) 2012 melalui penempatan dana haji.
''Sukuk dana haji ini bakal dikelola oleh Kementerian Agama dengan metode private placement,'' tulis rilis Kementerian Keuangan yang diterima Republika.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Pemerintah RI setidaknya sudah empat kali mengeluarkan sukuk dana haji. Tiga seri dikeluarkan pada 2010. Satu seri lainnya diterbitkan pada 2009.

Pada tahun lalu, pemerintah mengeluarkan sukuk dana haji SDHI 2013 A pada Mei 2010, lalu SDHI 2014 A dan SDHI 2014 B pada Agustus 2010. SDHI 2013 A memiliki nilai Rp 4,25 triliun, SDHI 2014 A bernilai Rp 2,85 triliun, dan SDHI 2014 B bernilai Rp 336 miliar.

Pemerintah setahun sebelumnya (2009) juga mengeluarkan sukuk dana haji SDHI 2010 B bernilai Rp 1,186 triliun. Sukuk ini dikeluarkan untuk menutupi pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Selain sukuk dana haji, pemerintah juga telah mengeluarkan sukuk ritel SR 003 sebesar Rp 7,3 triliun pada Februari lalu. Di bulan Maret, pemerintah juga melelang sukuk proyek IFR-0005, IFR-0007, IFR-0006, IFR-0009, dan IFR-0010.

Rabu, April 13, 2011 | 0 komentar | Read More